Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Jaka/Man

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh dalam seluruh proses  penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin virus corona jenis baru untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia, serta menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut.

Hal ini menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena atas rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Biofarma, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa  (14/7/2020).

Komisi IX DPR juga mendesak Kemenkes dan BPOM mengambil kebijakan strategis untuk menjamin produk inovasi di bawah Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Produksi inovasi tersebut harus dapat digunakan di rumah sakit milik pemerintah pusat, badan usaha milik negara, TNI/Polri, miliki pemerintah daerah dan swasta yang memberikan pelayanan bagi pasien Covid-19.

Selain itu, Pihaknya juga mendesak pemerintah memperkuat koordinasi dalam upaya penangan Covid-19, termasuk riset dan inovasi. "Mendorong Kemenkes, Kemenristek/BRIN, dan Badan POM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta bersinergi dengan lembaga riset, universitas, dan TNI/Polri dalam upaya penangan Covid-19, termasuk dalam riset dan inovasi," tuturnya.

Selanjutnya, Komisi IX juga mendesak Kemenkes, Kemenristek/BRIN dan BPOM untuk mengintensifkan upaya penelitian dan pengembangan Obat Modern Asil Indonesia (OMAI) dengan menggali seluruh potensi sumber daya alam di seluruh pelosok Indonesia.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyusun grand design penelitian dan pengembangan kemandirian obat dan alat kesehatan dengan mempertimbangkan pola penyakit di Indonesia dan kebutuhan obat dan alat kesehatan, sehingga Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dapat dilaksanakan secara terukur. 

"Inpres ini adalah upaya percepatan menciptakan obat dan alkes, maka pertama yang harus kita punya adalah road map, skala prioritas dan tata niaga. Kita mendukung seribu persen penelitian ini yang akan membangun kemandirian bangka kita," kata politisi Fraksi PKS itu.

Terkait anggaran riset yang kecil, Netty mengatakan pemerintah perlu berkoordinasi dengan Menkeu dan Bappenas untuk adanya peningkatan anggaran riset dan inovasi khususnya untuk pengembangan bahan baku obat dalam negeri. " Perlu ada dukungan anggaran yg masih rendah, harus ada politik penganggaran bagi penelitian obat-obat yang bisa mendukung kualitas kesehatan masyarakat," pungkasnya. (rnm/es)